Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Rekam Medis Elektronik

Undang-Undang Kesehatan:

• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang wajib dibuat dan disimpan oleh tenaga kesehatan.
  • Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa rekam medis harus disimpan paling singkat 5 tahun.
  • Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pasien berhak atas akses terhadap rekam medisnya.

Peraturan Menteri Kesehatan:

• Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
  • Menetapkan standar dan tata cara pembuatan, pencatatan, penyimpanan, dan penggunaan rekam medis.
  • Menjelaskan hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan terkait rekam medis.
• Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
  • Mewajibkan penggunaan rekam medis elektronik (RME) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) paling lambat 31 Desember 2023.
  • Menetapkan standar dan tata cara penyelenggaraan RME, termasuk aspek keamanan dan privasi data.
  • Mengatur hak dan kewajiban pasien dan faskes terkait RME.

Poin-poin penting terkait RME:

• RME harus terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan di faskes.
• Faskes wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data RME.
• Pasien berhak mengakses dan mendapatkan salinan RME miliknya.
• Pasien dapat memberikan persetujuan untuk penggunaan RME-nya untuk tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Sumber informasi:

• https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009
• https://www.regulasip.id/book/4974/read
• https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022
• https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220909/0841042/fasyankes-wajib-terapkan-rekam-medis-elektronik/
• https://ehealth.co.id/blog/post/permenkes-no-24-2022-faskes-wajib-rekam-medis-elektronik/

Catatan:

• Permenkes No. 24 Tahun 2022 mencabut Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008.
• Faskes yang belum menerapkan RME pada tanggal 31 Desember 2023 akan dikenakan sanksi.

Semoga penjelasan ini membantu!